Tidak Ada Pahlawan Hari Ini, Kemarin, Maupun Esok

Suatu malam di bulan November 2025, seorang kawan menghubungi saya via aplikasi pesan instan untuk ikut membersamainya menghadiri diskusi bedah buku mewakili KebunKata yang akan diadakan tiga malam ke depan. Kebetulan, sore sebelumnya, selepas tidur, saya sempat melihat sekilas selebaran kolaborasi dan undangan diskusi tersebut di kolom grup chat KebunKata.

Setelah mengkonfirmasi bahwa jadwal saya kosong dan memastikan kesanggupan untuk membersamainya pada malam tersebut. Saya menyempatkan ulang untuk melihat kembali selebaran diskusi. Di luar segala macam komposisi teks dan visualnya, entah kenapa saya berhasil dibuat gelisah dengan kata “pahlawan” yang sejauh pengamatan dan penghitungan saya ada tiga kata “pahlawan” di sematkan di selebaran tersebut dengan peruntukkannya masing-masing; 1.”Memperingati hari pahlawan”, 2. “Kantin Pahlawan”, 3. “Institut Pahlawan 12”. Saya merasa ada semacam awan kabut menggumpal bergulung-gulung di langit-langit kepala dan menelan saya kemudian dalam pertanyaan, “Apa sejatinya pahlawan itu?”

Sementara lewat postingan berbagai macam media digital—media kiri, media arus utama, postingan influencer, NGO, dll, penobatan gelar “Pahlawan” kepada Soeharto diwarnai pro dan kontra telah memenuhi timeline medsos saya beberapa waktu belakangan. “Kok bisa, ya, mesin pembunuh dan sosok yang ikut andil dalam skala besar penyebab kesulitan hidup warga negara di Indonesia ini dinobatkan jadi pahlawan?”. Padahal Pram dulu pernah mengatakan, bahwa “Setiap orang di muka bumi berhak menuntut Soeharto karena kemanusiaan tiap orang telah disinggung olehnya” mengutip Pram di sini bukanlah upaya saya mengkanonkan beliau atau menganggap beliau sepenuhnya betul.

Kembali ke kata “Pahlawan”. Saya mencoba menghirup nafas panjang dan melakukan refleksi untuk merasakan apa yang tubuh saya rasakan setiap kali mendengar kata tersebut. Saya mendapati diri saya ternyata tidak pernah terpukau dengan “Pahlawan” manapun bahkan “Pahlawan” dalam serial-serial hiburan sekalipun. Dan tidak pernah memahlawankan siapapun yang saya kagumi, yang saya jadikan role model, yang saya jadikan influence, ataupun yang saya anggap punya peran dan jasa untuk hidup yang selama ini saya jalani. Namun, sikap tersebut sama sekali tidak mengurangi keinginan saya untuk meniru apa saja yang saya anggap baik—dari tokoh yang saya jadikan role model, untuk diterapkan atau cita-citakan. Saya lebih sering mendapati diri jatuh terpukau dengan tokoh-tokoh yang menentang “kebaikan”, yang menyingkap kepalsuan moral di balik “kebaikan” tersebut, yang menolak patuh, yang “anti-hero”.

Ketidakterpukauan saya terhadap “para pahlawan” diperkuat dengan rasa putus asa yang saya rasakan dengan fenomena penobatan titel “pahlawan” kepada dua tukang jagal akhir-akhir ini. Duo “S” maut.

Saya mencoba menelusuri kata berikutnya dalam selebaran yang juga berhasil menyita perhatian saya, yaitu “Depati”. Apa itu Depati?, siapa itu Depati? Awalnya, ingatan saya cuma mampu membawa saya sejauh pengetahuan bahwa nama bandara di pulau ini adalah “Depati Amir”. Padahal selama ini, lewat nama bandara yang sudah saya ketahui barangkali sejak sekolah dasar, saya mendapati diri tidak pernah kepo dengan nama tersebut. Kemudian, lewat penulusuran ala kadarnya via wikipedia, saya mendapati bahwa Depati itu kurang lebih adalah gelar yang diberikan Kesultanan Palembang untuk seorang kepala sebuah atau beberapa kampung dan konon katanya Amir menolak gelar tersebut semasa hidupnya lantaran keinginannya untuk menjadi rakyat biasa.

Berikutnya, saya mendapati bahwa perjuangannya dimulai dari urusan keluarganya dengan Belanda. Belanda mulai berkongsi dengan ayahnya—Depati Bahrin untuk mengeruk timah. Namun, sebab Belanda tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hasil tambang, Depati Amir jadi tersulut dan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan Belanda dan kemudian mendapat dukungan dari masyarakat Bangka. Entahlah, kata semacam “Kepala Kampung” tidak pernah memikat saya sejak dulu. Saya tidak pernah tahu tabiat “Kepala Kampung” pada masa yang jauh, tapi saya bersaksi cukup akrab dengan tabiat “Kepala Desa” pada masa sekarang, yang sering serong.

Tanggal 08 November 2018, Depati Amir dianugrahkan gelar “Pahlawan Nasional” oleh Mulyono Widodo. Penganugerahan ini konon adalah bentuk penghargaan negara atas jasa-jasanya yang dianggap luar biasa dalam melawan penjajahan. Saya bingung, tokoh-tokoh tertentu terus di anugerahi “pahlawan-pahlawanan”, sementara jejak-jejak feodal dan kolonial terus-terusan dibiarkan hidup di masing-masing kepala kita, terutama di kepala para pejabat sundal yang senantiasa melayani kepentingan pemilik modal.

Saya jadi ingat kembali dengan kutipan oleh Y.B Mangunwijaya yang pernah saya lihat di postingan cerita akun medsos sebuah penerbitan anarkis independen di Indonesia “Apa dikira orang desa dan orang-orang kampung akan lebih merdeka di bawah Merah Putih Republik Indonesia daripada di bawah mahkota Belanda? Merdeka mana. Merdeka di bawah singgasana raja-raja Jawa mereka sendiri atau di bawah Hindia-Belanda?” kutipan tersebut membawa ingatan saya berlayar pada salah satu potongan cerita di Novel Mo Yan, Big Breast and Wide Hips milik salah satu kawan yang sengaja dititipkan di kediaman saya agar jadi koleksi pustaka perpustakaan jalanan KebunKata.

Terdapat sepotong adegan di novel tersebut ketika seorang laki-laki dewasa dari keluarga petani dan pandai besi dari Gaomi Timur Laut pada periode perang Tiongkok-Jepang menghadapi ketakutan dan mengajak ibunya untuk kabur setelah mendengar peringatan dari kepala rumah tangga di Loji Kebahagiaan—tempat tinggal keluarga kaya dan terkemuka bahwa Jepang sedang dalam perjalanan menuju kampung mereka dan semua penduduk diimbau untuk kabur dan jangan sekali-kali mempertaruhkan nyawa demi gubuk-gubuk reot.

Alih-alih mengamini ajakan anak laki-lakinya untuk segera kabur, ibunya malah bilang begini sembari bersedih “Pergi? Pergi ke mana? Tentu orang-orang di Loji Kebahagiaan telah melarikan diri. Tapi kenapa kita musti ikut-ikutan mereka? Kita ini pandai besi dan petani. Kita tidak berutang pajak pada kaisar atau negara. Kita ini warga negara yang setia, siapa pun yang memerintah. Bangsa Jepang telah menguasai wilayah Timur Laut, tapi bisa ke mana mereka tanpa rakyat jelata yang akan membajak ladang dan membayar sewa?”

Lantas kemudian sebab kegelisahan ini terus berlanjut, untuk pertama kalinya selama lahir dan tinggal di Bangka saya kepo dengan “Pahlawan 12”. “Apa Pahlawan 12 itu?”, “siapa pahlawan 12 itu?”, “Kenapa harus 12?”, “Apakah angka 12 merujuk ke jumlah tokoh?”. “Kalau pun merujuk jumlah, kenapa harus 12?”. Akhirnya saya kembali menulusuri secara kasar—masih via internet dan mendapati bahwa “Pahlawan 12” itu adalah 12 nama TRI (cikal bakal TNI) yang gugur dalam upaya mencegat NICA. Tidak saya temui catatan keberhasilan mereka dalam upaya pencegatan, yang saya tahu sejauh ini bahwa mereka dikatakan gugur dalam upaya pencegatan tersebut. Lewat pernyataan di sebuah portal berita yang lebih mirip upaya dramatisasi dari salah satu “budayawan” pulau ini, bahwa “ke 12 pahlawan itu gugur tepat pukul 12 siang di KM 12”. Lantas, apa yang bisa saya banggakan sebagai WNI yang terkutuk atas kisah tersebut?

Sebagai warga negara yang malapetaka, saya merasa semakin ingin pamit dan undur diri dari keterlibatan negara ini dalam main pahlawan-pahlawanan. Dan, bagi saya setiap “Pahlawan” masih sama tidak memikatnya untuk dijadikan role model. Dan, tidak perlu repot-repot menyematkan kata “Pahlawan” sama sekali bagi saya untuk meneladani tindakan dari sosok atau tokoh yang saya kagumi.

Refleksi terhadap kata “Pahlawan” pada akhirnya membawa saya ke sebuah tulisan Aulia Y. Darmawan di medium miliknya yang berjudul “Kami Yang Tidak Menunggu Pahlawan” dalam tulisan tersebut ia mengatakan, “Yang sejati bukan kisah heroik, tapi tangan-tangan yang terus menggenggam meski tahu besok masih harus melawan hal yang sama. Karena di dunia yang dikendalikan oleh mereka yang rakus, melawan bukan pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk tetap waras. Dan kami tidak butuh pahlawan. Pahlawan hanya mitos yang diciptakan negara agar rakyat berhenti percaya pada dirinya sendiri. Supaya kita diam, menunggu penyelamat yang tak akan pernah datang. Perlawanan bukan tentang monumen atau nama yang dicetak di buku sejarah. Ia lahir dari amarah kolektif, dari dapur-dapur sempit, dari tanah yang dirampas, dari tubuh-tubuh yang dipaksa tunduk, ia bukan seremoni, bukan hashtag, bukan ucapan selamat di tanggal merah.”

Penulis: Pandu S. Bimantara, tergabung dalam grup musik SikuMeja & Kembali Sakral, juga komunitas literasi KebunKata. Mengisi harinya dengan bermusik, membaca, dan melamun.